Anggota
parlemen Korea Selatan Kim Young-hwan telah mengusulkan amandemen Undang-Undang Permintaan dan Korupsi yang Tidak Tepat untuk memasukkan cryptocurrency dan berbagi informasi orang dalam di bawah istilah "ajakan yang tidak tepat." Langkah ini bertujuan untuk menutup kesenjangan peraturan, memastikan bahwa aset kripto diperlakukan sama dengan manfaat finansial tradisional seperti uang, sekuritas, dan real estat.
Proposal tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat peraturan kripto dan melindungi investor di Korea Selatan. Jika disetujui, ini akan membantu mencegah korupsi dan memastikan akuntabilitas di ruang kripto. Ini mengikuti inisiatif peraturan lainnya, termasuk Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual dan peningkatan pengawasan terhadap bursa kripto.
Selain itu, Layanan Pengawas Keuangan (FSS) Korea Selatan telah menerapkan kebijakan tanpa toleransi untuk memerangi aktivitas perdagangan kripto ilegal.